menu Menu
Noken, Ikat, dan Wainai
Bertemu guru, hendaklah kita merendah. Bertemu pimpinan, hendaklah kita merebah. Menghadap Tuhan, pejamkan mata, tapi jangan berlama, tak bisa kembali. Laporlah sesuai perbuatan, sebab Ia maha tahu.
By admin Posted in Demokratia, Our Voice on August 8, 2018 0 Comments 2 min read
Muhaimin Power! Mahfud MD Riwayatmu Dulu,  Jokowi Ditengah Pusaran Para Pahlawan Kesiangan Previous Sinyal dari Pilihan Cawapres Next

Noken, Ikat dan Wainai

Oleh: Engelbertus P Degey

Kujemput kau seperti raja, tulang belakang patah-patah. Beristirahat di kamar mewah, agar kelak tak beristri jahat. Engkau manusia beruntung, Nueng Kampret, manusia kolot, sombong wajah, badai baiduri, tara tau ukur diri.

Bertemu guru, hendaklah kita merendah. Bertemu pimpinan, hendaklah kita merebah. Menghadap Tuhan, pejamkan mata, tapi jangan berlama, tak bisa kembali. Laporlah sesuai perbuatan, sebab Ia maha tahu. Tanpa mereka, kuranglah iman dan ilmu. Hidup balau, linglung dan bingun. Tak bisa mendapat upah belas kasihan.

Kearifan lokal adalah wajah Indonesia, harapan Pancasila. Filosofi negeri ini tak pernah melarang sistem noken atau ikat. Hari ini gunung ikat Enembe, ya itu kearifan lokal, wajah Pancasila sila kelima; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi telah mengubah tanpa wakil. Cukup bendera partai dan wakil kampung; ambil serangan fajar, suara murni diikat ditengah jalan, tak mungkin mengecewakan rakyatnya.

Hanya mereka bertanya: kenapa dua orang maju, Gubernur dan Wakil, tapi setelah terpilih, cuma gubernur saja yang nampak bijaksana. Kemana keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia? Jakarta hendaknya menghapus wakil, sebab wakil gubernur ada empat dalam pemerintahan; Sekda, As 1, As 2, As 3 plus “iye wido” alias om sopir yang biasa cuci gubernur punya otak dari dalam mobil.

Memilih pemimpin gunakan kearifan lokal, Indonesia tak akan rugi. Justru akan lebih memperkuat ideologi Pancasila yang telah dirusak sendiri oleh rupiah, dan kepentingan. Semau que, keangkuhan jakarta, telah membuat rakyat bosan. Satu biji jakarta goreng-goreng sekian ribu rakyat di daerah. Hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi diserahkan ke tarian “Wainai”. Tak ada bahasan setelah Wainai. Dan kelas wainai, bukan lagi ukuran MK, justru melebihi arbitase atau ia justru menjadi petisi yang tak diakui United Nation.

Jika DPRD terbitkan sistem noken dan ikat, lalu, putusan rekapitulasi KPUD ditetapkan dalam bentuk arbitase Wainai? Cukup anda lepaskan hp ditangan dan bertepuk ria pertanda tak perlu bayar bayar MK untuk menangkan seseorang.

Facebook Comment


Previous Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cancel Post Comment

keyboard_arrow_up